KabarDesaNusantara.Com, JAKARTA — Pergantian kepemimpinan di Polda Metro Jaya tidak hanya menandai berakhirnya masa tugas sejumlah pejabat, tetapi juga menjadi momentum untuk menguji kesinambungan pelayanan kepolisian di tengah dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jakarta dan sekitarnya.

Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto kini menjabat Kapolda Metro Jaya, didampingi Irjen Pol. Adex Yudiswan sebagai Wakapolda. Keduanya menggantikan Komjen Pol. Asep Edi Suheri yang mendapat penugasan sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri dan Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono yang dipercaya menjadi Kapolda Jawa Timur.

Pergantian tersebut ditandai dengan tradisi pisah sambut pimpinan Polda Metro Jaya pada Jumat (9/10/2026) malam. Namun, di balik prosesi penghormatan dan pergantian jabatan itu, pekerjaan rumah kepolisian tetap menanti, mulai dari pencegahan gangguan kamtibmas hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (10/10/2026), rangkaian penyambutan pimpinan baru diawali dari Gerbang Jagatama menuju Gedung Promoter Polda Metro Jaya. Prosesi dilanjutkan dengan penyerahan Pataka Polda Metro Jaya.

Agenda tersebut juga diisi dengan rapat paripurna pengurus Bhayangkari Daerah Metro Jaya serta serah terima jabatan Ibu Asuh Polisi Wanita (Polwan).

Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut pada malam pisah sambut Kapolda dan Wakapolda, sebelum ditutup dengan tradisi pelepasan Asep Edi Suheri dan Dekananto Eko Purwono dari markas Polda Metro Jaya.

Secara kelembagaan, tradisi tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap pejabat lama sekaligus penyambutan bagi pimpinan baru. Akan tetapi, penghormatan terhadap pengabdian masa lalu perlu berjalan beriringan dengan upaya memperbaiki kualitas pelayanan pada masa mendatang.

Pergantian pimpinan pada dasarnya tidak serta-merta menyelesaikan persoalan keamanan. Konsistensi kebijakan, ketepatan penanganan laporan masyarakat, transparansi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Dengan segala keterbatasan yang mungkin dihadapi dalam menjalankan tugas, kepolisian tetap dituntut memberikan pelayanan yang profesional, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelum pergantian kepemimpinan Kapolda, Asep Edi Suheri juga menekankan pentingnya kehadiran langsung pejabat kepolisian di tengah masyarakat.

Dalam acara pisah sambut pejabat utama (PJU) dan kapolres jajaran di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ), Jakarta, Senin, Asep meminta para kapolres yang baru melaksanakan serah terima jabatan agar segera turun ke lapangan, khususnya pada jam dan lokasi yang rawan gangguan keamanan.

Ia mendorong para kapolres untuk aktif hadir di lingkungan masyarakat, termasuk sekolah, serta membangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kalangan pemuda.

Menurut Asep, pemberdayaan komunitas juga diperlukan sebagai bagian dari upaya pencegahan gangguan kamtibmas. Secara khusus, ia meminta seluruh kapolres yang baru dilantik berupaya menekan angka tawuran hingga titik nol.

“Deteksi dini dan mitigasi adalah kunci. Setiap informasi sekecil apa pun harus segera ditindaklanjuti secara cepat dan tepat,” ujar Asep.

Pernyataan tersebut menempatkan pencegahan sebagai salah satu prioritas penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Kehadiran aparat tidak cukup hanya terlihat ketika gangguan keamanan terjadi, tetapi juga perlu dirasakan sebelum persoalan berkembang menjadi konflik atau tindak pidana.

Pendekatan tersebut membutuhkan koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat. Penanganan tawuran, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan penindakan, tetapi juga pemetaan kerawanan, komunikasi dengan kelompok pemuda, serta upaya mencegah terulangnya kejadian serupa.

Meski demikian, target menekan tawuran hingga nol perlu diterjemahkan ke dalam langkah kerja yang terukur, termasuk evaluasi berkala terhadap lokasi rawan, kecepatan respons petugas, dan perkembangan jumlah kejadian.

Pergantian kepemimpinan Polda Metro Jaya merupakan bagian dari mutasi yang lebih luas di tubuh Polri. Mutasi terhadap 19 kapolda tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Telegram itu juga mencakup sejumlah pergantian jabatan strategis di tingkat Mabes Polri dan kewilayahan.

Dalam sambutannya pada kegiatan pisah sambut PJU dan kapolres jajaran, Asep menyebut pergantian jabatan sebagai momentum penyegaran organisasi sekaligus penegasan komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Jabatan bisa berganti, namun tanggung jawab, pengabdian tidak pernah berubah. Nilai-nilai baik yang telah ditanamkan agar terus dibawa dan dikembangkan di tempat tugas selanjutnya,” tutur Asep.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan kinerja dan menghadirkan pembaruan yang adaptif terhadap dinamika kamtibmas di Jakarta dan sekitarnya.

Menurut dia, kepemimpinan yang tegas tetapi adil, cepat tetapi tetap waspada, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat menjadi penekanan utama.

Pesan tersebut relevan bagi pejabat yang berpindah tugas maupun mereka yang menerima tanggung jawab baru. Penyegaran organisasi akan memiliki arti apabila diikuti dengan perbaikan kinerja, bukan sekadar perubahan susunan jabatan.

Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan pergantian kepemimpinan bukan semata-mata kelancaran acara seremonial, melainkan kemudahan memperoleh pelayanan, kepastian tindak lanjut laporan, perlindungan yang adil, dan penanganan gangguan keamanan secara profesional.

Wartawan: A2TP, Editor: Red