KabarDesaNusantara.Com, JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mengapresiasi langkah pemerintah yang memangkas berbagai regulasi dalam tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi. Penyederhanaan tersebut dinilai membuat distribusi pupuk kepada petani menjadi lebih cepat dan tepat waktu.
Menurut Titiek, pemerintah telah memangkas sekitar 145 aturan yang sebelumnya dinilai menghambat proses penyaluran pupuk bersubsidi. Dengan penyederhanaan tersebut, petani kini lebih mudah memperoleh pupuk sesuai kebutuhan musim tanam.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah memotong aturan-aturan yang tadinya itu 145 aturan untuk mendapatkan pupuk, ini dipotong, diperpendek sekali sehingga petani dapat pupuk ini tepat waktu,” kata Titiek dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (29/6), kutpa ANTARA.
Ia menegaskan Komisi IV DPR RI akan terus mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi agar benar-benar diterima petani yang berhak, disalurkan tepat waktu, serta dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menurutnya, ketersediaan pupuk merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga produktivitas sektor pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah.
Selain memangkas regulasi, Titiek juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan potongan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Kebijakan tersebut dinilai mampu mengurangi beban biaya produksi petani sekaligus meningkatkan semangat mereka untuk bercocok tanam.
“Pemerintah sudah memberikan diskon harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sehingga ini sangat membantu petani dan membuat mereka lebih bergairah untuk bercocok tanam dalam rangka mewujudkan swasembada pangan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Titiek saat melakukan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke PT Pupuk Kujang di Karawang, Jawa Barat, pada Jumat (26/6).
Dalam kunjungan itu, Komisi IV juga menyoroti pentingnya akurasi data petani melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.
Titiek menilai peran penyuluh pertanian sangat penting dalam mendampingi petani mengisi dan memperbarui data e-RDKK. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memetakan kebutuhan pupuk, waktu penyaluran, hingga jenis pupuk yang sesuai dengan komoditas yang dibudidayakan.
“Ini diperlukan peran penyuluh-penyuluh untuk memberikan edukasi kepada para petani bagaimana cara mengisi dan memasukkan data-data di e-RDKK ini,” tuturnya.
