KabarDesaNusantara.Com, KABUPATEN BEKASI — Sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dijadwalkan menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (22/9/2026).

Pemeriksaan tersebut disebut berkaitan dengan penyidikan dugaan penerimaan hadiah atau janji berupa gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan serta dugaan pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam perkara pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan informasi dan surat panggilan yang diperoleh, sejumlah pejabat dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Selasa dengan waktu yang berbeda. Sebagian mendapat jadwal pada pagi hari, sedangkan lainnya dijadwalkan pada siang hari.

Namun, agenda pemeriksaan tersebut perlu ditempatkan dalam koridor proses hukum. Para pejabat yang dipanggil dalam informasi tersebut berstatus sebagai pihak yang dimintai keterangan dalam proses penyidikan. Pemanggilan sebagai saksi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang terlibat atau bersalah dalam perkara yang sedang disidik.

Dalam surat panggilan lainnya, seorang saksi juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Kamis (24/9/2026) pukul 09.00 WIB di Gedung Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Jalan Sumbawa Nomor 11, Kota Bandung.

Surat tersebut mencantumkan pemeriksaan dilakukan oleh penyidik KPK Rossa Purbo Bekti bersama tim.

Konstruksi perkara yang dicantumkan dalam surat berkaitan dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji berupa gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan serta dugaan pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa.

Meski demikian, informasi yang diperoleh belum menguraikan secara rinci paket pengadaan yang tengah didalami penyidik maupun menjelaskan hubungan masing-masing pihak yang dipanggil dengan konstruksi perkara tersebut.

Karena itu, rangkaian pemeriksaan para saksi lebih tepat dipandang sebagai bagian dari proses penyidikan untuk mengumpulkan keterangan dan alat bukti. Konstruksi perkara secara lengkap masih menunggu penjelasan resmi dari KPK sesuai perkembangan penyidikan.

Ibarat membuka lembar demi lembar sebuah buku yang belum sampai pada halaman terakhir, pemeriksaan saksi menjadi salah satu tahapan untuk mengetahui bagaimana rangkaian peristiwa yang sedang didalami penyidik tersusun secara utuh.

Perkara yang menyentuh dugaan gratifikasi dan pengadaan barang/jasa menjadi perhatian karena pengadaan pemerintah merupakan rangkaian proses yang melibatkan perencanaan kebutuhan, penganggaran, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga serah terima pekerjaan.

Kerangka pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Perpres tersebut mendefinisikan pengadaan sebagai rangkaian kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Dengan demikian, apabila penyidikan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, pemeriksaan terhadap pejabat yang memiliki pengetahuan atau kewenangan pada tahapan tertentu dapat menjadi bagian dari upaya penyidik untuk memetakan proses dan hubungan antarperistiwa.

Namun, sampai informasi ini disusun belum terdapat keterangan yang cukup untuk menyimpulkan apakah penyidikan berkaitan dengan satu paket pengadaan, beberapa kegiatan, atau lingkup perkara yang lebih luas.

Dari sisi hukum pidana korupsi, gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara diatur dalam Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. UU tersebut juga mengatur mekanisme pelaporan gratifikasi melalui Pasal 12C.

Artinya, istilah “gratifikasi” dalam konteks pemberitaan hukum tidak serta-merta identik dengan telah terjadinya tindak pidana. Unsur-unsur pidana, hubungan pemberian dengan jabatan, sifat pemberian, kewajiban penerima serta fakta dan alat bukti yang ditemukan dalam penyidikan merupakan bagian yang harus dibuktikan melalui proses hukum.

Agenda pemeriksaan tersebut juga muncul beberapa pekan setelah KPK mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan.

Dalam Forum Penguatan Integritas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi pada 1 September 2026, sebagaimana informasi yang disampaikan dalam bahan pemberitaan ini, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah 2 Irawati menekankan pentingnya perbaikan tata kelola secara menyeluruh.

Dalam forum tersebut, perencanaan, penganggaran hingga pengadaan barang dan jasa disebut sebagai satu siklus pemerintahan yang saling berkaitan.

“Kita perlu sama-sama berkomitmen. Kita harus berubah dan memikirkan masyarakat Kabupaten Bekasi,” kata Irawati dalam forum tersebut.

Pernyataan itu menempatkan tata kelola pemerintahan sebagai rantai yang setiap mata rantainya saling berhubungan. Ketika satu bagian membutuhkan pemeriksaan, bagian lain dapat ikut ditelusuri untuk melihat apakah seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan.

Kini perhatian tertuju pada rangkaian pemeriksaan yang dijadwalkan mulai Selasa (22/9/2026). Keterangan para saksi nantinya menjadi bagian dari proses penyidikan untuk memperjelas dugaan gratifikasi dan perkara pengadaan barang/jasa yang sedang ditangani.

Bagi publik, perkembangan perkara tersebut penting untuk diikuti secara proporsional. Di satu sisi, pemeriksaan lembaga penegak hukum merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Di sisi lain, setiap orang yang dipanggil sebagai saksi tetap memiliki kedudukan hukum yang harus dihormati sampai terdapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Prinsip tersebut sejalan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penjelasan Pasal 5 menegaskan bahwa pers dalam memberitakan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, khususnya terhadap perkara yang masih dalam proses hukum, serta perlu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak terkait.

Karena itu, pemberitaan mengenai pemeriksaan pejabat Pemkab Bekasi sebaiknya tetap berpegang pada fakta terverifikasi, mencantumkan atribusi sumber, memberikan ruang konfirmasi kepada pihak terkait dan membedakan secara tegas antara dugaan, pemeriksaan, penetapan tersangka, dakwaan hingga putusan pengadilan.

Konstruksi perkara secara utuh masih menjadi bagian dari proses penyidikan. Publik selanjutnya menunggu penjelasan resmi KPK mengenai materi pemeriksaan, pihak-pihak yang diperiksa, serta perkembangan hukum perkara tersebut.

Wartawan: A2TP, Editor: Red