KabarDesaNusantara.Com, KABUPATEN BEKASI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi didorong memperkuat fungsi legislasi secara lebih tajam dan strategis di tengah tekanan fiskal daerah. Lembaga legislatif daerah tersebut dinilai perlu melahirkan peraturan daerah (perda) yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dorongan itu disampaikan Ketua Umum LSM Sniper Indonesian, Gunawan. Ia menegaskan bahwa peran DPRD tidak cukup hanya menjalankan fungsi legislasi secara administratif, melainkan harus berorientasi pada dampak nyata.
“Dalam kondisi fiskal yang terbatas, DPRD harus lebih selektif dan strategis dalam menyusun perda. Setiap kebijakan harus punya dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Gunawan.
Gunawan menjelaskan, kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari meningkatnya kebutuhan belanja publik, tekanan pembiayaan pembangunan, hingga tingginya ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi dinilai masih belum maksimal.
Selama ini, PAD disebut masih didominasi oleh sektor pajak tertentu seperti industri, restoran, dan properti. Sementara itu, potensi ekonomi lain dinilai belum tergarap secara optimal.
Menurut Gunawan, DPRD memiliki peran strategis dalam memperluas basis ekonomi daerah melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Ia menilai perda seharusnya diarahkan pada penciptaan ekosistem usaha yang sehat, termasuk memberikan kemudahan berusaha, kepastian hukum, serta dukungan terhadap sektor produktif seperti UMKM, industri kreatif, dan jasa.
“Perda harus mampu membuka ruang usaha baru, bukan justru membatasi. Kalau ekonomi bergerak, otomatis PAD juga akan meningkat secara berkelanjutan,” katanya.
Gunawan juga mengingatkan agar peningkatan PAD tidak ditempuh melalui kebijakan jangka pendek yang justru membebani masyarakat.
Ia berharap DPRD Kabupaten Bekasi dapat menjadi motor penggerak kebijakan ekonomi daerah yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kondisi saat ini.
Regulasi yang tepat, lanjutnya, tidak hanya akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan keuangan daerah secara berkelanjutan.
