KabarDesaNusantara.Com, KABUPATEN BEKASI — Ketua LSM Ikapud Nusantara, Inda Wisnu Jaya atau yang akrab disapa Bule, mengingatkan para pemimpin agar tidak menjadikan jabatan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan.
Menurutnya, ketakutan kehilangan jabatan, dukungan politik hingga akses terhadap kekuasaan dapat memengaruhi keberanian seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Bule menilai, ketika rasa takut kehilangan kekuasaan mulai mendominasi, kebijakan publik berisiko bergeser dari kebutuhan masyarakat menuju upaya mengamankan kepentingan tertentu.
“Peradaban tidak pernah dibangun oleh orang yang hidup dalam ketakutan. Manusia diciptakan sebagai khalifah. Tugasnya bukan sekadar hidup, tetapi membangun,” kata Bule.
Menurut dia, persoalan kepemimpinan tidak semata-mata menyangkut kemampuan mengelola pemerintahan. Keberanian menggunakan kewenangan secara benar, termasuk ketika menghadapi tekanan politik maupun kepentingan tertentu, menjadi bagian penting dari integritas seorang pemimpin.
Ia menyebut ketakutan tidak dipilih kembali, kehilangan dukungan politik, kehilangan akses terhadap proyek, hingga kekhawatiran mengambil kebijakan yang tidak populer dapat membuat pemimpin lebih memilih mengamankan posisi daripada mengambil keputusan yang dianggap benar.
“Dari ketakutan itu bisa lahir tiga penyakit, yakni rakus, tamak dan serakah,” ujarnya.
Proyek Bukan Satu-satunya Ukuran Keberhasilan
Bule juga mengkritik paradigma yang menjadikan banyaknya proyek fisik sebagai ukuran utama keberhasilan pemerintahan.
Menurutnya, pembangunan gedung, jalan maupun program berskala besar tidak serta-merta menunjukkan keberhasilan apabila tidak menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat.
“Jangan sampai proyek hanya dilihat sebagai angka anggaran dan keberhasilan hanya diukur dari apa yang dibangun. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang menerima manfaat?” kata Bule.
Ia meminta pemimpin berani melakukan evaluasi terhadap program yang dinilai tidak efektif, termasuk ketika program tersebut telah menyerap anggaran atau telanjur mendapatkan popularitas.
Menurut Bule, pengadaan barang dan jasa pemerintah semestinya berangkat dari kebutuhan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap lingkaran kekuasaan.
“Pemimpin yang tidak penakut tidak akan menjual kebijakan demi sponsor. Tidak akan menghalalkan pungli, suap dan proyek titipan. Dia bekerja keras, tetapi tetap bersih,” ujarnya.
Bahaya Budaya “Yes Man”
Bule juga mengingatkan bahaya budaya yes man dalam lingkungan pemerintahan. Menurutnya, seorang pemimpin membutuhkan penasihat dan orang-orang di sekitarnya yang berani menyampaikan kritik ketika kebijakan mulai keluar dari jalur kepentingan publik.
“Kalau semua orang di sekelilingnya hanya berkata ‘iya, Pak’, ‘benar, Bu’, itu berbahaya. Pemimpin harus punya orang yang berani mengingatkan ketika kebijakan mulai menyimpang,” katanya.
Ia menyebut setidaknya ada tiga perisai yang perlu dimiliki seorang pemimpin, yakni keyakinan terhadap rezeki, sikap qanaah atau merasa cukup, serta lingkungan penasihat yang berani menyampaikan kebenaran.
Bagi Bule, keberanian seorang pemimpin justru terlihat ketika berada di persimpangan kepentingan: antara mempertahankan popularitas atau mengambil keputusan yang dianggap benar.
Ia mengingatkan bahwa setiap jabatan memiliki batas waktu. Karena itu, masa kekuasaan tidak semestinya dihabiskan hanya untuk mengejar elektabilitas dan popularitas.
“Harta dan kekuasaan boleh ada di tangan, tetapi jangan ada di hati,” ujarnya.
Menurut Bule, integritas seorang pemimpin diuji bukan ketika tidak memiliki kesempatan menyalahgunakan kewenangan, melainkan ketika kesempatan itu terbuka lebar tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya.
“Kita tidak butuh pemimpin yang paling kaya. Kita tidak butuh pemimpin yang paling populer. Kita butuh pemimpin yang tidak penakut,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menempatkan keberanian dan integritas sebagai dua fondasi penting dalam kepemimpinan. Di tengah derasnya arus kepentingan kekuasaan, Bule berpandangan bahwa jabatan semestinya menjadi sarana mengabdi kepada masyarakat, bukan benteng untuk melindungi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Wartawan: A2TP, Editor: Red

Tinggalkan Balasan