KabarDesaNusantara.Com, KABUPATEN BEKASI — Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Syukron meminta pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi tiga pilar utama pembangunan daerah pada 2027. Ketiga sektor tersebut dinilai paling dekat dengan kebutuhan dasar sekaligus kualitas hidup masyarakat.

Permintaan itu disampaikan Ade dalam momentum Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-76. Menurutnya, peringatan hari jadi bukan sekadar perayaan bertambahnya usia daerah, melainkan kesempatan untuk membuka kembali peta perjalanan pembangunan dan memastikan arah kebijakan benar-benar menuju kebutuhan masyarakat.

“Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur harus menjadi skala prioritas pembangunan 2027,” tegas Ade Syukron.

Ade menilai pembangunan tidak seharusnya diukur hanya dari banyaknya program yang berhasil dijalankan pemerintah. Lebih dari itu, setiap kebijakan harus menjadi jalan yang membawa manfaat nyata hingga ke tengah kehidupan masyarakat.

Baginya, program pembangunan ibarat benih yang ditanam pemerintah. Ukurannya bukan berapa banyak benih yang ditebar, tetapi apakah benih tersebut tumbuh menjadi manfaat yang dapat dipanen masyarakat.

“Harapan kita, Bekasi bisa mencapai apa yang menjadi slogan kita. Untuk mencapai itu diperlukan soliditas dan kesepahaman bersama di semua level pemerintahan daerah,” ujarnya.

Karena itu, Ade mendorong adanya kesepahaman antara seluruh unsur pemerintahan yang kemudian diterjemahkan melalui identifikasi persoalan secara jelas. Pemerintah daerah, kata dia, perlu mengetahui secara tepat masalah yang dihadapi warga sebelum menentukan program dan mengalokasikan anggaran.

“Dengan pemahaman bersama, perlu dilakukan identifikasi fokus kebijakan dan program yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Jadi orientasinya bukan hanya program berjalan, tetapi masyarakat merasakan manfaatnya,” katanya.

Ade menegaskan DPRD Kabupaten Bekasi akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan arah pembangunan tetap berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bukan sekadar pos dalam dokumen perencanaan maupun anggaran. Ketiganya merupakan fondasi yang menentukan kualitas kehidupan warga dan daya saing daerah.

“DPRD sudah berkomitmen dan siap mengawal bersama-sama untuk membuat keberpihakan kebijakan yang mendasar, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” tegasnya.

Ia berharap penyusunan program pembangunan 2027 tidak terjebak pada orientasi administratif berupa banyaknya kegiatan dan serapan anggaran. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran keberhasilan yang lebih substantif, yakni perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Momentum Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-76, lanjut Ade, juga perlu menjadi ruang memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif. Kesamaan arah dinilai penting agar kebijakan pembangunan tidak berjalan seperti kapal dengan banyak awak tetapi tanpa kompas yang sama.

Dengan soliditas dan identifikasi persoalan yang tepat, Ade berharap pembangunan Kabupaten Bekasi pada 2027 mampu memperkuat keberpihakan terhadap masyarakat, terutama melalui peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang menjawab kebutuhan warga.

Bagi DPRD Kabupaten Bekasi, tiga sektor tersebut menjadi kompas pembangunan: memastikan perjalanan daerah tidak sekadar bergerak, tetapi benar-benar sampai pada tujuan berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Wartawan: A2TP, Editor: Red