KabarDesaNusantara.Com, KABUPATEN BEKASI — Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak air bawah tanah. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan.
Dalam arahannya, Plt Bupati meminta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi segera melakukan kajian komprehensif terkait potensi pajak air bawah tanah.
Kajian tersebut meliputi Pemetaan wajib pajak, Evaluasi tarif pajak, dan Efektivitas mekanisme pemungutan.
Langkah ini diharapkan mampu mengidentifikasi potensi penerimaan yang selama ini belum tergarap optimal.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong agar kewenangan perizinan pengambilan air bawah tanah dapat dikelola oleh pemerintah daerah.
Menurut Plt Bupati, hal ini penting untuk Memperkuat pengawasan, Mengendalikan pemanfaatan air tanah, dan Meningkatkan penerimaan PAD.
“Potensi pajak air bawah tanah cukup besar, terutama di kawasan industri. Perlu langkah serius melalui kajian matang agar penerimaan bisa meningkat tanpa mengabaikan aspek lingkungan,” ujarnya.
Plt Bupati menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak semata-mata melalui kenaikan tarif pajak, melainkan juga melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak serta transparansi pengelolaan.
Pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya air.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, menyatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat serta Badan Konservasi Air Tanah di Jakarta.
“Kami masih koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dan Badan Konservasi Air Tanah di Jakarta, terutama terkait kondisi air tanah di Bekasi,” katanya.
Optimalisasi pajak air bawah tanah diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi, tetapi juga memperkuat tata kelola sumber daya air agar lebih tertib, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
