KabarDesaNusantara.Com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) meminta pemerintah membuka ruang lebih luas bagi generasi muda untuk terlibat dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum DPP KNPI Putri Khairunnisa menilai keterlibatan pemuda diperlukan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pelaksanaan program yang menyasar pemenuhan gizi peserta didik tersebut.

Menurutnya, generasi muda tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat program pemerintah, tetapi juga diberi kesempatan untuk ikut mengawal pelaksanaannya.

“MBG adalah instrumen untuk meningkatkan kualitas SDM melalui asupan makanan bergizi bagi peserta didik,” kata Putri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Putri menegaskan bahwa program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat membutuhkan mekanisme pengawasan yang terbuka dan melibatkan berbagai pihak.

Putri secara khusus mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) meningkatkan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan program MBG.

Menurutnya, cakupan pelayanan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai.

KNPI juga meminta agar penyempurnaan regulasi dan tata laksana MBG memberikan ruang bagi masyarakat serta organisasi kepemudaan untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pembaruan produk hukum dalam tata laksana program MBG perlu melibatkan stakeholder, termasuk masyarakat dan pemuda dalam fungsi pengawasan,” tegasnya.

Putri menilai pemuda dapat berkontribusi melalui edukasi publik, pemantauan pelaksanaan program, penyampaian aspirasi, hingga pelaporan persoalan yang ditemukan di lapangan melalui mekanisme yang tersedia.

Keterlibatan tersebut diharapkan dapat membantu memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat kepada penerimanya.

Selain pengawasan MBG, Putri meminta pemerintahan Prabowo-Gibran memperluas partisipasi generasi muda dalam penyusunan hingga evaluasi kebijakan strategis.

Ia menilai pelibatan pemuda tidak cukup dilakukan ketika suatu program sudah berjalan. Organisasi kepemudaan, menurutnya, juga perlu memperoleh kesempatan menyampaikan gagasan dan masukan dalam proses perencanaan serta pengambilan keputusan.

“KNPI mendorong pemerintah untuk menjadikan pemuda sebagai salah satu stakeholder pembangunan dalam mengawal semua program yang berbasis ekonomi kerakyatan,” ujar Putri.

Ia menekankan bahwa pemuda harus dipandang sebagai mitra pemerintah yang memiliki kemampuan memberikan masukan sekaligus menjalankan kontrol sosial secara bertanggung jawab.

KNPI juga menyoroti peluang penguatan ekonomi masyarakat melalui keterhubungan program MBG dengan sektor usaha lokal. Putri mendorong pengembangan Koperasi Desa (Kopdes), percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, serta integrasi kegiatan ekonomi masyarakat dengan kebutuhan rantai pasok SPPG.

Menurutnya, keterhubungan tersebut berpotensi membuka peluang usaha bagi petani, nelayan, koperasi, pelaku usaha mikro, dan wirausaha muda. Dengan demikian, manfaat program pemerintah diharapkan tidak hanya dirasakan penerima layanan, tetapi juga dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Putri turut mengajak dunia usaha berkolaborasi dengan pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi global.

“KNPI mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama pemerintah menghadapi tekanan tersebut, terutama para pengusaha agar turut berperan dalam menjaga stabilitas pasar modal Indonesia,” tuturnya.

Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Putri kembali menegaskan bahwa generasi muda perlu diberi peran nyata dalam pembangunan nasional.

KNPI berharap keterlibatan pemuda tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui kesempatan berpartisipasi dalam pengawasan program, penguatan ekonomi kerakyatan, dan perumusan kebijakan publik.

Wartawan: A2TP, Editor: Red