Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Kabardesanusantara.com, Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) menggelar sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemkot Bekasi. Kegiatan berlangsung di Aula Inspektorat Kota Bekasi, Rabu (20/8/2025).
Sosialisasi tersebut juga menjadi bagian dari persiapan monitoring dan evaluasi (monev) implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang akan dilakukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
Kepala Diskominfostandi, Robet TP Siagian, hadir sekaligus membuka kegiatan. Turut mendampingi Plt. Sekretaris Dinas Kominfo Erwin MD, Kepala Bidang IKP Fitrianti Ningsih, serta sejumlah Sekretaris Daerah dari lingkungan Pemkot Bekasi.
Dalam sambutannya, Robet menyampaikan bahwa terbitnya Perwal Nomor 10 Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari tugas fungsi kehumasan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, yang sejak tahun ini resmi menjadi kewenangan Diskominfostandi setelah sebelumnya berada di Bagian Humas Setda Kota Bekasi.
“Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujarnya.
Robet juga menekankan pentingnya persiapan menghadapi monev KIP yang dilakukan Komisi Informasi Jabar. “Monev ini akan menjadi cerminan sekaligus motivasi bagi kita untuk terus mempertahankan predikat sebagai Badan Publik Informatif yang telah diraih tujuh kali berturut-turut sejak 2017,” tambahnya.
Dengan adanya Perwal ini, Pemkot Bekasi berharap seluruh perangkat daerah dapat lebih optimal dalam mengelola pelayanan informasi publik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah terus meningkat.(A2TP/Red)
