KabarDesaNusantara.Com, JAKARTA – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan ulang pemeriksaannya sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola perusahaan minyak dan gas bumi (migas) milik Pemerintah Kota Bekasi. Perkara tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp2 triliun.
Tri sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Selasa (17/11/2026). Namun, ia tidak hadir dan menyampaikan permohonan penjadwalan ulang melalui surat kepada Kejagung.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan pihaknya telah menerima surat permohonan tersebut.
“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari tidak hadir dan ada surat minta di-reschedule pemanggilan minggu depan,” kata Anang dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Meski demikian, Kejagung belum mengungkap alasan ketidakhadiran Tri. Begitu pula dengan tanggal pasti pemeriksaan berikutnya yang hingga kini belum diumumkan.
Tri dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi, bukan tersangka. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan penyimpangan pengelolaan kerja sama bisnis migas antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP selama periode 2009 hingga 2024.
Penyidikan yang ditangani Jampidsus Kejagung itu berfokus pada tata kelola dan pelaksanaan Kerja Sama Operasi (KSO) antara perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP.
Kerja sama yang berlangsung selama kurang lebih 15 tahun tersebut kini menjadi objek pendalaman penyidik. Dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp2 triliun.
Besarnya nilai dugaan kerugian negara dan panjangnya periode kerja sama membuat penyidik melakukan penelusuran terhadap berbagai dokumen serta meminta keterangan sejumlah pihak yang dinilai mengetahui atau berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama tersebut.
Namun, hingga berita ini ditulis, Kejagung belum memerinci materi pemeriksaan yang akan dikonfirmasi kepada Tri Adhianto maupun sejauh mana keterkaitan kebijakan pemerintah daerah dengan objek penyidikan.
Sebelum memanggil Tri Adhianto, penyidik Jampidsus telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kota Bekasi dan Jakarta sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti.
Di Kota Bekasi, penggeledahan dilakukan di sejumlah kantor pemerintahan, antara lain Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta kantor PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi.
Informasi penggeledahan tersebut disampaikan Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna melalui siaran pers tertanggal 17 September 2026.
“Di antaranya kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi, kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan kantor Perseroda PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi,” ujar Anang dalam keterangan tersebut.
Selain itu, penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.
Sementara di Jakarta, penggeledahan dilakukan di kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd. yang berlokasi di kawasan Sampoerna Strategic, Sudirman.
Rangkaian penggeledahan tersebut menjadi bagian dari langkah penyidik menelusuri dokumen dan bukti yang berkaitan dengan tata kelola kerja sama migas antara perusahaan daerah dan PT Pertamina EP.
Dengan adanya permohonan penjadwalan ulang, pemeriksaan Tri Adhianto yang semula diagendakan pada 17 November 2026 belum terlaksana.
Kejagung menyebut permohonan tersebut mengarah pada pemeriksaan pekan depan. Namun, kepastian waktu pemanggilan berikutnya masih menunggu penjadwalan dari penyidik.
Perkembangan pemeriksaan ini menjadi bagian dari proses penyidikan dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi yang berlangsung sejak periode kerja sama 2009–2024.
Hingga kini, status Tri Adhianto dalam pemanggilan tersebut tetap sebagai saksi. Ketidakhadirannya pada jadwal pemeriksaan pertama maupun permintaan penjadwalan ulang tidak dapat dimaknai sebagai bukti keterlibatan dalam tindak pidana yang sedang disidik.
Publik masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari Kejagung mengenai materi pemeriksaan, perkembangan penyidikan, serta pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam perkara tersebut.
Wartawan: A2TP, Editor: Red

Tinggalkan Balasan