KabarDesaNusantara.Com, KABUPATEN BEKASI — Nama Agung Mulya menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan keterkaitan perusahaan keluarga dalam proyek konstruksi di lingkungan Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi.
Sorotan tersebut mencuat karena Agung Mulya diketahui juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Tahun Anggaran 2025, posisi yang memiliki kewenangan strategis dalam pelaksanaan proyek pemerintah, mulai dari administrasi kontrak hingga pengendalian pekerjaan.
Dugaan konflik kepentingan muncul setelah beredar informasi bahwa CV Karya Agung yang diduga milik keluarga Agung Mulya disebut ikut terlibat dalam pekerjaan proyek konstruksi di lingkungan dinas yang sama.
Kondisi itu memicu perhatian publik lantaran keterlibatan keluarga pejabat dalam proyek pemerintah dinilai berpotensi menimbulkan persoalan etika hingga dugaan pelanggaran aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sorotan publik semakin tajam setelah beredarnya ilustrasi satir di media sosial yang menyinggung dugaan pengondisian proyek agar masuk ke perusahaan keluarga pejabat.
Narasi yang beredar luas tersebut memicu berbagai tanggapan masyarakat karena dianggap menyindir praktik proyek pemerintah yang selama ini kerap menjadi keluhan publik terkait transparansi dan potensi konflik kepentingan.
Ketua Umum LSM KOMPI, Ergat Bustomy meminta adanya pemeriksaan terbuka terhadap proyek-proyek bidang sumber daya air di lingkungan SDABMBK Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025.
“Kalau benar ada perusahaan keluarga pejabat yang ikut bermain proyek di dinas yang sama, apalagi pejabatnya merangkap sebagai PPK, ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Ergat.
Ia mendesak Inspektorat Kabupaten Bekasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hingga aparat penegak hukum melakukan audit dan penelusuran guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Menurutnya, keterbukaan data proyek juga penting dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah serta memastikan seluruh proses pengadaan berjalan transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Agung Mulya maupun pihak CV Karya Agung terkait dugaan konflik kepentingan tersebut.
Sorotan terhadap pejabat bidang sumber daya air di lingkungan SDABMBK Kabupaten Bekasi itu kini terus berkembang seiring munculnya tuntutan publik agar dilakukan audit dan pemeriksaan terbuka terhadap proyek-proyek pemerintah daerah.
