KabarDesaNusantara.Com, JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhajri) memperkuat kerja sama lintas negara untuk meningkatkan perlindungan terhadap jemaah haji Indonesia.
Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah penugasan personel Polri di Arab Saudi guna mendukung pengamanan dan penanganan kasus terkait haji ilegal.
Rencana tersebut dibahas dalam audiensi antara Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo dan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak di Lobby Utama Lantai 1 Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Dalam pertemuan itu, pemerintah menilai penanganan kasus haji ilegal kini semakin kompleks, termasuk yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri. Karena itu, dibutuhkan keterlibatan aktif aparat penegak hukum Indonesia untuk memperkuat koordinasi dengan otoritas Arab Saudi.
“Kami memandang perlu adanya penguatan peran Polri secara teknis di Arab Saudi, agar komunikasi dan penanganan kasus dapat berjalan lebih efektif, khususnya dalam melindungi jemaah dari praktik penipuan dan pelanggaran hukum,” ujar Dahnil Anzar Simanjuntak.
Ia mengungkapkan, saat ini otoritas Arab Saudi tengah menangani kasus dugaan pemalsuan dan distribusi dokumen haji ilegal yang melibatkan tiga warga negara Indonesia.
Kondisi tersebut dinilai menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri.
Selain penguatan koordinasi internasional, pemerintah juga tengah mempersiapkan pelibatan unsur Polri dalam struktur Amirul Hajj secara lebih formal pada penyelenggaraan haji mendatang.
Tahun ini, Wakapolri direncanakan turut mendampingi Amirul Hajj Indonesia di Arab Saudi guna memperkuat aspek keamanan dan keselamatan jemaah.
Menanggapi hal itu, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan kesiapan Polri mendukung penuh langkah pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait penyelenggaraan ibadah haji.
“Polri siap mendukung penuh langkah pemerintah, termasuk memperkuat kerja sama dengan otoritas keamanan Arab Saudi, baik dalam upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan jemaah Indonesia,” tegasnya.
Menurut Dedi, kehadiran personel Polri di Arab Saudi nantinya akan menjadi bagian penting dalam memastikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah Indonesia, mulai dari proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
Sementara itu, sinergi lintas kementerian dan lembaga melalui Satgas Penanganan Haji dan Umrah Ilegal juga terus diperkuat guna menekan praktik penyelenggaraan haji ilegal di dalam negeri.
Melalui kerja sama tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji, melalui penguatan koordinasi nasio cenal dan internasional.
