KabarDesaNusantara.Com, KARAWANG – Sikap diam Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Kabupaten Karawang, Asma, di tengah mencuatnya temuan dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah SMP negeri menjadi sorotan publik.
Berbagai elemen masyarakat menilai bungkamnya pimpinan forum kepala sekolah tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar terkait komitmen transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pendidikan.
Kritik keras datang dari Ketua Karawang Monitoring Group (KMG), Imron Rosadi, yang mempertanyakan ketidakaktifan MKKS dalam merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan transaksi fiktif melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) di SMPN 1 Kutawaluya dan SMPN 1 Cikampek.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, dugaan transaksi fiktif tersebut mencapai sekitar Rp300 juta di SMPN 1 Kutawaluya dan lebih dari Rp407 juta di SMPN 1 Cikampek. Temuan itu memunculkan kekhawatiran publik terhadap tata kelola penggunaan Dana BOS di sejumlah sekolah negeri di Kabupaten Karawang.
“Kenapa Ketua MKKS diam saat uang pendidikan siswa diduga digerogoti oleh oknum sejawatnya? Jangan-jangan, Asma ikut bungkam karena dirinya sendiri masuk dalam daftar sekolah yang menjadi temuan BPK. Kami menduga ada persoalan serupa yang juga terendus auditor negara di sekolah yang pernah dipimpinnya,” kata Imron Rosadi, Jumat (12/6/2026).
Menurut Imron, sebagai organisasi yang menaungi para kepala sekolah, MKKS memiliki fungsi strategis sebagai forum komunikasi, koordinasi, evaluasi, dan pembinaan dalam pelaksanaan manajemen pendidikan.
Karena itu, MKKS dinilai semestinya tampil memberikan penjelasan dan mendorong perbaikan tata kelola ketika muncul persoalan yang mencoreng dunia pendidikan.
“MKKS seharusnya menjadi benteng pertama yang memastikan seluruh anggotanya menjalankan pengelolaan anggaran sesuai aturan dan petunjuk teknis yang berlaku, bukan justru terkesan membiarkan persoalan ini tanpa respons,” ujarnya.
KMG juga mendesak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang untuk tidak berhenti pada pemeriksaan sekolah yang sudah menjadi sorotan publik.
Organisasi masyarakat tersebut meminta dilakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pengurus maupun anggota MKKS, termasuk menelusuri rekam jejak pengelolaan anggaran di sekolah yang pernah maupun sedang dipimpin Asma.
“Jika ketua wadahnya saja diduga memiliki persoalan dan namanya ikut dikaitkan dengan temuan pengelolaan anggaran, tentu kapasitas pembinaannya terhadap kepala sekolah lain akan dipertanyakan. Karena itu, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh,” tegas Imron.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua MKKS SMPN Kabupaten Karawang, Asma, belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi resmi atas berbagai kritik dan dugaan yang disampaikan KMG. Redaksi masih berupaya menghubungi yang bersangkutan untuk memperoleh konfirmasi dan penjelasan lebih lanjut.
Catatan Redaksi: Seluruh dugaan yang disampaikan dalam berita ini merupakan pernyataan narasumber. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan hingga terdapat hasil pemeriksaan resmi dari instansi berwenang maupun klarifikasi dari pihak yang disebutkan.
