KabarDesaNusantara.Com, KABUPATEN BEKASI — FORTALA Indonesia menyoroti dugaan lemahnya tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi di tengah besarnya potensi industri dan aktivitas ekonomi yang dimiliki wilayah tersebut.
Organisasi itu menilai Kabupaten Bekasi belum mampu memaksimalkan penerimaan daerah dari berbagai sektor strategis meski dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.
Direktur Kebijakan Publik FORTALA Indonesia, Ergat Bustomy, mengatakan persoalan PAD di Kabupaten Bekasi bukan lagi sekadar capaian target tahunan, melainkan menyangkut dugaan lemahnya pengawasan dan transparansi penerimaan daerah.
“Bekasi ini kawasan industri raksasa. Kalau PAD masih tidak optimal sampai pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran, berarti ada persoalan serius yang harus dibuka secara terang ke publik,” ujar Ergat dalam keterangannya.
Menurutnya, potensi kebocoran PAD dapat terjadi di sejumlah sektor strategis seperti pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), hotel, restoran, parkir komersial, pergudangan, hingga aktivitas industri.
FORTALA juga menyoroti dugaan lemahnya pendataan objek pajak di sejumlah kawasan usaha dan komersial. Mereka mempertanyakan apakah seluruh potensi pajak yang ada benar-benar masuk ke kas daerah.
“Pertanyaannya sederhana, apakah seluruh potensi pajak itu benar-benar masuk ke kas daerah?” katanya.
Selain itu, FORTALA menilai digitalisasi sistem pajak daerah belum cukup apabila tidak dibarengi dengan keterbukaan data kepada publik.
Menurut mereka, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui potensi riil PAD Kabupaten Bekasi beserta sektor-sektor penyumbang terbesar penerimaan daerah.
“Kalau data terus tertutup, maka kecurigaan publik akan terus tumbuh,” ujar Ergat.
FORTALA juga mendorong sinkronisasi data Pajak Penerangan Jalan (PPJ) antara pemerintah daerah dan penyedia listrik guna meminimalisasi potensi kebocoran penerimaan.
Di lingkungan legislatif, dorongan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PAD kembali mencuat untuk membedah dugaan kebocoran pendapatan daerah secara menyeluruh.
FORTALA menilai lemahnya pengawasan lapangan menjadi salah satu titik rawan yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
Pendataan wajib pajak yang dinilai belum akurat, minimnya pengawasan usaha komersial, hingga keterlambatan penagihan disebut dapat memengaruhi optimalisasi PAD setiap tahun.
Di sisi lain, masyarakat masih menghadapi persoalan infrastruktur rusak dan keterbatasan pelayanan publik di tengah besarnya potensi ekonomi Kabupaten Bekasi.
FORTALA mengklaim telah melakukan kajian internal serta memiliki formula penguatan PAD dari sejumlah sektor potensial yang dinilai belum dimaksimalkan pemerintah daerah.
Atas kondisi tersebut, FORTALA Indonesia mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama DPRD untuk melakukan pembenahan tata kelola PAD melalui audit terbuka, transparansi data, serta pengawasan yang lebih ketat.
Menurut mereka, langkah tersebut penting agar potensi ekonomi Kabupaten Bekasi dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan masyarakat.
