KabarDesaNusantara.Com, JAKARTA – menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “From Handling Complaint to Service Excellence” di Auditorium KY, Jakarta, Selasa (28/4/2026), sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penanganan keluhan masyarakat yang lebih responsif dan akuntabel.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi respons atas sorotan anggota Komisi III DPR RI, , yang sebelumnya mengkritisi hasil survei pelayanan publik terkait kinerja pengawasan KY.
FGD tersebut bertujuan menyusun dan menyempurnakan materi pelatihan yang tidak hanya berfokus pada penanganan keluhan (complaint handling), tetapi juga mendorong transformasi menuju pelayanan prima (service excellence).
Menurut KY, kualitas pelayanan publik tidak semata diukur dari jumlah laporan yang diterima, melainkan dari sejauh mana laporan masyarakat ditindaklanjuti secara transparan, objektif, dan akuntabel hingga memungkinkan pemberian sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum dan Penelitian dan Pengembangan, menegaskan bahwa pengelolaan keluhan menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
“Keluhan bukan sekadar masalah yang harus diselesaikan, tetapi juga merupakan sumber informasi strategis untuk perbaikan layanan secara berkelanjutan,” ujar Willem saat membuka kegiatan.
Ia menambahkan, kejelasan regulasi dalam proses penanganan laporan masyarakat sangat diperlukan agar pelayanan dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Senada dengan itu, Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim KY, , berharap seluruh proses penanganan laporan dapat dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Menurutnya, FGD tersebut merupakan langkah konkret KY dalam mendukung reformasi birokrasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan harapan masyarakat.
“Hasil FGD diharapkan dapat menghasilkan kurikulum dan modul pelatihan yang aplikatif, kontekstual, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Mulyadi, kutip Humas KY.
Sebelumnya, KY mendapat sorotan dari Sumi Dasco Ahmad melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. Dasco menyebut hasil survei pelayanan publik menunjukkan rendahnya kinerja KY dalam bidang pengawasan.
Kritik tersebut disampaikan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan. Bahkan, Dasco menilai pemotongan anggaran dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja pengawasan di internal KY.
“Siapa tahu dengan adanya pemotongan anggaran akan memicu semangat komisioner dan pegawai KY untuk meningkatkan kinerja pengawasan,” ujar Dasco, kutip, m.antaranews.com/berita/567118.
