KabarDesaNusantara.Com, BEKASI – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi Raya dan Hari Pers Sedunia yang digelar insan pers di wilayah Bekasi menjadi sorotan setelah minimnya kehadiran pejabat dari Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun Pemerintah Kota Bekasi.
Kondisi tersebut disayangkan Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, yang menilai perhatian pemerintah daerah terhadap agenda penting insan pers masih belum optimal.
Ade Muksin yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia Pelaksana mengungkapkan kekecewaannya lantaran sebagian besar undangan dari unsur pemerintah hanya dihadiri oleh perwakilan, sementara sejumlah pejabat utama tidak hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut.
“Ini menjadi catatan bagi kami. Acara yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Pers Nasional dan Hari Pers Sedunia seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah. Namun faktanya, hampir seluruh undangan dari unsur pemerintah hanya dihadiri oleh perwakilan,” ujar Ade.
Menurutnya, kehadiran langsung kepala daerah maupun pejabat utama memiliki arti penting sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi wartawan dan lembaga pers yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Ade menegaskan bahwa pers tidak hanya menjalankan fungsi pemberitaan, tetapi juga berperan sebagai pilar demokrasi yang mengawal kebijakan publik, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Pers bukan hanya meliput kegiatan pemerintah. Pers juga menjadi pilar demokrasi yang turut mengawal jalannya pemerintahan. Karena itu, kami berharap ada penghargaan dan perhatian yang lebih serius,” katanya.
Ia menilai kontribusi media dalam mendukung transparansi, keterbukaan informasi, serta pembangunan daerah seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan insan pers.
Minimnya kehadiran pejabat utama dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi juga menjadi perbincangan di kalangan peserta yang hadir.
Sejumlah peserta menilai momentum tersebut semestinya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan media massa dalam mendukung pembangunan serta pelayanan informasi kepada masyarakat.
Ade berharap pemerintah daerah, termasuk jajaran yang menangani protokol dan komunikasi pimpinan, dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap agenda-agenda pers di masa mendatang.
Menurutnya, peringatan Hari Pers Nasional dan Hari Pers Sedunia tidak semestinya dipandang sebagai kegiatan seremonial belaka, melainkan menjadi ruang strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab dan keterbukaan informasi publik.
Kegiatan HPN Bekasi Raya dan Hari Pers Sedunia tersebut dihadiri ratusan insan pers, organisasi wartawan, tokoh masyarakat, serta perwakilan sejumlah instansi.
Namun absennya sejumlah pejabat penting menjadi sorotan yang mewarnai jalannya acara dan meninggalkan catatan tersendiri bagi hubungan antara pemerintah daerah dan komunitas pers di Bekasi Raya.
