KabarDesaNusantara.Com, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terus mengawal percepatan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayahnya. Melalui audiensi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pemkab Bekasi memastikan berbagai program prioritas daerah berjalan selaras dengan agenda pembangunan pemerintah pusat.
Audiensi yang berlangsung di Aula Menara Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026), dipimpin langsung oleh Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, bersama jajaran perangkat daerah.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah proyek strategis nasional yang menjadi perhatian dibahas secara khusus, mulai dari Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Burangkeng, Giant Sea Wall, Sekolah Rakyat (SR), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I, hingga Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan.
Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, mengatakan seluruh proyek tersebut saat ini terus dikawal pemerintah daerah agar dapat berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Alhamdulillah hari ini kita beraudiensi dengan Bappenas dalam hal sinkronisasi pembangunan. Memang kita mendapatkan beberapa program strategis nasional, di antaranya PSEL di TPA Burangkeng, Giant Sea Wall, Sekolah Rakyat, SPAM Regional Jatiluhur I serta Japek II Selatan yang saat ini terus dikawal agar berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Menurut Asep, sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah penting untuk memastikan implementasi proyek berjalan optimal, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan di Kabupaten Bekasi.
Selain membahas proyek strategis nasional, Pemkab Bekasi juga menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan daerah yang dinilai mendesak, khususnya dalam mendukung aktivitas kawasan industri yang terus berkembang.
Asep menegaskan Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara membutuhkan tambahan infrastruktur untuk menjaga daya saing ekonomi dan meningkatkan investasi.
“Kabupaten Bekasi memiliki kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Yang kita butuhkan adalah infrastruktur tambahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi yang terus berkembang,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Bekasi mengusulkan dukungan pembangunan saluran distribusi air bersih, pengembangan jaringan transportasi, hingga penanganan titik-titik kemacetan yang kerap menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
Salah satu usulan yang mendapat perhatian adalah pembangunan underpass di sejumlah perlintasan kereta api yang selama ini menjadi titik kemacetan di beberapa wilayah Kabupaten Bekasi.
“Kita menginginkan beberapa perlintasan kereta yang sudah sangat padat dapat ditangani melalui pembangunan underpass atau solusi lainnya agar kemacetan bisa dikurangi,” jelasnya.
Persoalan banjir juga menjadi fokus pembahasan. Pemkab Bekasi meminta dukungan pemerintah pusat untuk melakukan normalisasi sungai serta penanganan pendangkalan sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Bekasi ini letaknya di hilir. Ketika Bogor hujan, meskipun Bekasi tidak hujan, air tetap mengalir ke wilayah kami. Karena itu kami meminta dukungan pusat untuk normalisasi sungai dan penanganan pendangkalan sungai,” kata Asep.
Ia optimistis berbagai proyek strategis nasional yang telah dibahas bersama Bappenas dapat direalisasikan mulai tahun 2027.
“Kalau program strategis nasional, insya Allah terealisasi. Tadi sudah tidak ada masalah, baik PSEL, SR, Sea Wall maupun Japek II,” pungkasnya.
