KabarDesaNusantara.Com, KABUPATEN BEKASI — Pola kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali menjadi sorotan.
Sejumlah kalangan menilai arah kebijakan yang dijalankan belum cukup jelas untuk menggerakkan roda pemerintahan dan pelaksanaan program daerah secara optimal.
Sorotan tersebut muncul di tengah kondisi sejumlah pejabat yang disebut masih menunggu arahan lebih pasti dalam menjalankan program kerja di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Ketua Lembaga Kajian Kebijakan Daerah, Usman Priyanto, menilai gaya kepemimpinan Plt Bupati saat ini lebih banyak menerima aspirasi dan keluhan masyarakat, namun belum diikuti langkah kebijakan yang konkret.
“Ibarat dokter umum, hanya menerima dan mendengar keluhan, tetapi belum terlihat resep kebijakan yang jelas untuk menyelesaikan persoalan,” ujarnya.
Menurut Usman, kondisi tersebut berdampak pada belum terlihatnya prioritas program yang tegas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Akibatnya, sejumlah program dinilai berjalan tanpa arah kebijakan yang terukur dan sinkron.
Selain persoalan arah kebijakan, minimnya koordinasi antarperangkat daerah juga disebut memengaruhi efektivitas pemerintahan. Dalam beberapa kesempatan, Plt Bupati disebut lebih sering menerima tamu tanpa didampingi pejabat teknis terkait.
Kondisi itu dinilai berpotensi menghambat tindak lanjut kebijakan di lapangan karena perangkat daerah tidak terlibat sejak awal dalam proses pembahasan maupun pengambilan keputusan.
Usman menegaskan kepemimpinan daerah tidak hanya dituntut mampu mendengar aspirasi masyarakat, tetapi juga harus memiliki kemampuan merumuskan langkah strategis yang jelas dan terukur.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian arah, prioritas program, serta koordinasi yang kuat antar OPD agar roda pemerintahan berjalan efektif,” katanya.
Sejumlah pihak berharap Plt Bupati Bekasi segera memperkuat fungsi kepemimpinan strategis, termasuk dalam menetapkan prioritas program dan meningkatkan koordinasi lintas sektor. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan daerah berjalan optimal serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
