KabarDesaNusantara.Com, KABUPATEN BEKASI — Penunjukan seorang Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Jalan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi menuai sorotan publik. Selain dinilai tidak linier, penunjukan tersebut juga dibayangi dugaan konflik kepentingan.
Pejabat berinisial DC diketahui saat ini merangkap dua jabatan strategis sekaligus, yakni sebagai Kabid Pembangunan Jalan dan Plt Kabag Kesra.
Posisi di Bagian Kesra dinilai krusial, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha, karena kerap menjadi koordinator penyaluran bantuan sosial, termasuk pengadaan dan distribusi hewan qurban.
Sorotan menguat setelah muncul informasi bahwa DC memiliki usaha ternak sapi, termasuk jenis limousin, di wilayah Jawa Tengah.
Kondisi ini memicu kekhawatiran adanya potensi benturan kepentingan, khususnya dalam proses pengadaan hewan qurban yang menjadi bagian dari tugas Kesra.
Ketua Umum LSM JamWas, Ediyanto, menilai situasi tersebut perlu mendapat perhatian serius dan penjelasan terbuka kepada publik.
“Ini harus dijelaskan secara transparan. Jangan sampai ada konflik kepentingan dalam proses pengadaan atau distribusi bantuan hewan qurban,” ujarnya.
Selain itu, isu lain yang turut mencuat adalah dugaan kedekatan keluarga DC dengan pimpinan daerah. Disebutkan, orang tua DC memiliki hubungan lama dengan Plt Bupati Bekasi karena pernah berada dalam satu partai politik yang sama, yakni Golkar. Hal ini memunculkan spekulasi publik terkait proses penunjukan jabatan yang dinilai tidak sepenuhnya berbasis profesionalitas.
Ediyanto menegaskan bahwa rangkap jabatan lintas sektor harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan aspek integritas dan potensi konflik kepentingan.
“Ketika seorang pejabat memiliki usaha yang relevan dengan kewenangan jabatannya, maka risiko konflik kepentingan sangat tinggi. Ini perlu diawasi secara ketat,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun dari DC terkait berbagai dugaan tersebut.
Sejumlah kalangan pun mendorong agar pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi terbuka. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik, khususnya dalam pengelolaan bantuan sosial keagamaan menjelang Hari Raya Idul Adha.
