Pemkot Bekasi Buka Pendaftaran UMKM di Wisata Air Kalimalang, Hanya 12 dari 87 Kontainer Dialokasikan

KabarDesaNusantara.Com, Kota Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi membuka pendaftaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berminat berjualan di area kontainer . Pendaftaran dibuka hingga Sabtu, 31 Januari 2026.

Direktur Utama , David Rahardja, mengatakan dari total 87 unit kontainer yang tersedia di kawasan tersebut, hanya sekitar 15 persen atau sebanyak 12 kontainer yang dialokasikan khusus bagi UMKM.

“Dari total 87 kontainer, sekitar 12 kontainer kami siapkan khusus untuk UMKM,” kata David, Kamis (15/1/2026).

Ia menegaskan, pengisian kontainer UMKM tidak dilakukan secara sembarangan. Dalam proses seleksi, PT Mitra Patriot akan berkoordinasi dengan serta .

“Kami akan memilih dan menyortir UMKM yang secara prosedur memenuhi persyaratan. Jadi tidak sembarang UMKM bisa mengisi 12 kontainer ini,” ujarnya.

Selain membuka ruang bagi pelaku UMKM, David juga menegaskan bahwa pembangunan tahap pertama Wisata Air Kalimalang sepenuhnya menggunakan dana swasta tanpa melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun anggaran pemerintah pusat.

“Perlu dicatat, pembangunan tahap pertama ini tidak menggunakan dana APBD sama sekali. Seluruhnya murni dari simpanan lelang pihak swasta dengan total nilai Rp 48 miliar,” ungkapnya.

Pada tahap pertama pembangunan, terdapat dua jembatan yang ditinggikan dan dirancang melengkung. Menurut David, jembatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghubung, tetapi juga menjadi bagian dari konsep estetika dan ikon kawasan Wisata Air Kalimalang.

Namun, untuk kelanjutan pembangunan jembatan hingga ke wilayah Kota Bintang, pihaknya masih menunggu kebijakan dari .

“Untuk tahap satu memang ada dua jembatan yang ditinggikan dan dibuat melengkung. Selanjutnya kami menunggu kebijakan Pemkot untuk meneruskan pembangunan sampai Kota Bintang,” jelasnya.

David menambahkan, sejak tahap perencanaan awal, PT Mitra Patriot bersama Pemkot Bekasi telah melakukan kajian dan koordinasi lintas instansi terkait pengelolaan kawasan Wisata Air Kalimalang.

Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat antara lain Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Tata Ruang, dan Dinas Bina Marga.

“Seluruh kajian sudah dilakukan sejak awal sebelum izin pengelolaan Wisata Air Kalimalang diterbitkan. Tentunya kami berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.