Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Kabardesanusantara.com, Kabupaten Bekasi – Proses open bidding jabatan Direktur Umum, Direktur Teknik, dan Dewan Pengawas Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi kembali menuai sorotan.
Meski seleksi sudah dua kali digelar dengan biaya ratusan juta rupiah, keputusan final mengenai hasilnya tak kunjung diumumkan.
Menurut catatan, tahapan seleksi telah berjalan sesuai prosedur. Mulai dari penjaringan calon, uji kelayakan, hingga wawancara akhir telah dilaksanakan.
Namun, hingga kini, Bupati Bekasi selaku pemegang kewenangan belum juga menetapkan nama-nama direksi definitif.
Ketua Kompi, Ergat Bustomi, menilai kondisi ini menimbulkan pemborosan anggaran.
“Kalau sudah dua kali open bidding tapi tidak ada keputusan, berarti ada masalah serius pada kemauan politik kepala daerah. Padahal, uang rakyat sudah keluar banyak untuk proses ini,” tuturnya, Jumat, 12 September 2025.
Ketidakjelasan penetapan direksi dinilai tidak hanya membuang anggaran, tetapi juga menghambat kinerja perusahaan. Perumda Tirta Bhagasasi yang melayani kebutuhan air bersih ratusan ribu pelanggan terpaksa berjalan dengan kepemimpinan sementara.
Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada kualitas layanan dan memperlambat program pengembangan perusahaan.
Pengamat menilai, tanpa direksi definitif, arah kebijakan Tirta Bhagasasi berpotensi stagnan. Padahal, perusahaan daerah tersebut memiliki peran vital dalam penyediaan layanan dasar masyarakat.
Sejumlah kalangan mendesak Bupati Bekasi segera mengambil keputusan tegas agar tidak terjadi ketidakpastian berkepanjangan.
“Bupati jangan ragu. Kalau terus dibiarkan, ini bukan hanya soal manajemen PDAM, tapi juga menyangkut kredibilitas pemerintah daerah,” tambah Ergat.
Desakan tersebut merefleksikan kekhawatiran publik bahwa permasalahan ini bukan sekadar administratif, tetapi menyangkut tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap penggunaan anggaran.
Mandeknya seleksi direksi Tirta Bhagasasi Bekasi menjadi perhatian serius publik. Keputusan cepat dan tegas dari kepala daerah dinilai mendesak, demi menjamin keberlangsungan layanan air bersih serta menjaga kredibilitas pemerintahan dalam mengelola perusahaan milik daerah.(A2TP/Red)
