KabarDesaNusantara.Com, KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi dinilai perlu segera menerapkan sistem pembayaran digital berbasis QRIS melalui regulasi resmi berupa Peraturan Bupati (Perbup).
Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat transparansi transaksi.
Penerapan QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi diharapkan dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pelaku usaha kecil hingga skala besar.
QRIS merupakan standar pembayaran nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Sistem ini memungkinkan transaksi non-tunai dilakukan melalui satu kode QR dengan berbagai aplikasi pembayaran.
Dalam implementasinya, pemerintah daerah juga didorong menggandeng bank milik daerah sebagai mitra strategis. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memperkuat ekosistem keuangan daerah sekaligus memastikan perputaran transaksi tetap berkontribusi terhadap PAD.
Melalui sistem digital ini, pembayaran pajak dan retribusi diyakini menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, digitalisasi dinilai mampu menekan potensi kebocoran serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Ketua Umum KOMPI, Ergat Bustomy, menyatakan dukungannya terhadap rencana penerapan QRIS melalui regulasi daerah.
“Saya sangat setuju adanya regulasi baru yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAD. Ini langkah yang tepat dan memang sudah seharusnya dilakukan,” ujarnya.
Ia menilai, di tengah kondisi fiskal saat ini, inovasi seperti digitalisasi pembayaran menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda.
“Program seperti ini harus segera direalisasikan. Jangan hanya jadi wacana, tapi harus ada langkah konkret agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh daerah,” tegasnya.
Ergat juga berharap, regulasi teknis melalui Perbup dapat memudahkan pelaku usaha dalam beradaptasi dengan sistem pembayaran digital.
Penerapan QRIS secara luas di Kabupaten Bekasi dinilai menjadi strategi penting dalam menjawab tantangan keuangan daerah. Selain meningkatkan PAD, langkah ini juga mendorong transformasi menuju sistem ekonomi yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
