Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Kabardesanusantara.com, Bekasi – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya melakukan audiensi dengan Wakil Wali Kota Bekasi, Dr. Abdul Harris Bobihoe, M.Si, di Kantor Pemerintah Kota Bekasi pada Jumat (8/8/2025).
Pertemuan ini membahas peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) wartawan di Kota Bekasi serta rencana pelaksanaan Dialog Publik bertema “Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Bekasi”.
Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin, didampingi Sekretaris Michael LL Lengkong, Wakil Ketua I Gokma Siregar, Ketua PWI Peduli Markus, LP, dan Bidang Umum PWI Peduli M. Kusuma Wijaya, menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi wartawan.
“Peningkatan kapasitas wartawan adalah hal mendesak. Kami ingin mendorong lahirnya wartawan yang andal secara teknis dan peka terhadap isu-isu sosial,” ujar Ade Muksin.
PWI Bekasi Raya juga memaparkan rencana Dialog Publik yang akan membahas implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang TJSL. Menurut Michael LL Lengkong, forum tersebut akan menjadi wadah diskusi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar pengelolaan CSR lebih transparan, terarah, dan berdampak positif.
Wakil Wali Kota Bekasi, Dr. Abdul Harris Bobihoe, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kota Bekasi terhadap program-program PWI Bekasi Raya.
“Saya mengapresiasi langkah PWI yang peduli pada peningkatan kualitas wartawan sekaligus berkontribusi di bidang sosial. Pemkot siap berkolaborasi untuk mewujudkannya,” ungkapnya.
Abdul Harris juga menilai Dialog Publik CSR dapat menjadi sarana strategis mempertemukan seluruh pemangku kepentingan demi memastikan pemanfaatan CSR tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dengan dukungan pemerintah, PWI Bekasi Raya optimistis program peningkatan kualitas wartawan dan pelaksanaan Dialog Publik TJSL akan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Bekasi dan peningkatan kualitas informasi publik. (Red)
