Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Kabardesanusantara.com, Kota Bekasi — Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) menggelar Workshop bertajuk “Menuju Kota Bekasi Informatif 2025 melalui Penguatan Keterbukaan Informasi Publik”, pada Jumat (31/10/2025) di Aula Nonon Sontanie, Kompleks Kantor Pemerintah Kota Bekasi.
Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di era digital.
Mewakili Wali Kota Bekasi Dr. Tri Adhianto Tjahyono, Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi Nadih Arifin membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga menjadi cerminan komitmen pemerintah terhadap kepercayaan publik.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi cermin transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat,” ujar Kadiskominfostandi Kota Bekasi, Nadih Arifin.
Selanjutnya, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Fitrianti Ningsih, S.AB., M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur PPID agar dapat memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin semua PPID di lingkungan Pemkot Bekasi memiliki pemahaman yang sama dan kemampuan teknis yang memadai dalam mengelola permohonan informasi publik secara profesional,” ungkap Fitrianti.
Workshop tersebut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidangnya, di antaranya:
Egia Riska Fazrin, S.Si., C.Med, Koordinator Asisten Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola (HKTK) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, dengan materi Peningkatan Kapasitas PPID dalam Pelayanan Informasi Publik.
Rega Tadeak Hakim, ST., M.M, Koordinator Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri RI, membawakan materi Penguatan Peran PPID untuk Kemudahan Akses Informasi Publik.
Husni Farhani Mubarok, S.H., M.Si., C.Me, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, menyampaikan materi Transparansi untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bekasi berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat sinergi antar-PPID, meningkatkan profesionalisme, dan mengoptimalkan penerapan prinsip keterbukaan informasi publik dalam setiap aspek pelayanan.
“Kota Bekasi berkomitmen menjadi Kota Informatif 2025, yang terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tutup Nadih Arifin.
Dengan terlaksananya workshop ini, Pemkot Bekasi semakin meneguhkan langkah menuju pemerintahan yang informatif, transparan, dan akuntabel, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.(A2TP/Red)
